Polri (Foto: Aktual.co/Istimewa)
Wacana untuk menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian tertentu seperti halnya reformasi TNI yang berada di bawah kementerian pertahanan mendapat dukungan.
Jakarta, Aktual.co — Wacana untuk menempatkan Polri di bawah sebuah kementerian tertentu seperti halnya reformasi TNI yang berada di bawah kementerian pertahanan mendapat dukungan.
Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mendukung pernyataan Menteri Pertahanan, Rymizard Ryacudu dalam menuntaskan reformasi Polri.
"Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri dibawah kementrian seperti TNI yang sudah direformasi dan kini berada dibawah kementrian pertahanan.Ini bertujuan agar konflik antara TNI-Polri tidak terus berulang kali terjadi," kata Mahfudz, ketika dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (11/12).
Menurut dia, reformasi Polri yang tidak tuntas memberikan kesan bahwa polisi masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya. Sementara TNI nya saat ini sudah berada dibawah sipil.
"Anggaran TNI sudah dibawah kemenhan, sementara Polisi anggaranya langsung dibawah Presiden," ujarnya.
Dia mengharapkan Presiden Jokowi bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri.
"Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi.Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer dibawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis. Kalau tidak seperti itu siapa yang bisa melarang TNI berbisnis?," tanyanya.
Lebih lanjut, wakil sekjen PKS itu mengtakan, Jokowi harus juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalo posisi TNI-Polri tidak disejajarkan.
"Kalau Polri dibawah kementrian akan banyak menyelesaikan masalah," pungkas dia.
